Husin Rayesh Mallaleng

Making a difference to the lives of people

selingan

sorri teman2 , siswaku , beberapa bulan ini saya banyak of karena masih proses pemulihan, mudah2an awal agustus ini saya aktif lagi menulis

 

wassalam

Juli 31, 2009 - Posted by | Uncategorized

3 Komentar »

  1. Pak Husin YTH,
    Kami staf juga murid he he, menunggu tulisan bapak, Mudah-mudahan bapak punya waktu untuk menanggapi dan berkomentar dan berdiskusi melalui media blog bapak, he he he karena gak mungkin bisa diskusi langsung sewaktu waktu seperti masih menjadi staf bapak dulu.
    Berikut kami kirimkan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008 mungkin bisa ditambah di Blog Bapak(melalui email bapak yg di face book ya pak atau yang lain saya coba semua deh).
    Terkait pelayanan Publik di tempat Kita Pak (PSDK), farmasi yang belum jalan total yang lain sebagian padahal sebenarnya bisa asal kita komitmen mau,
    Kapan hari saya mencoba diskusi dgn mas Haki untuk bisa menjadi bagian dari http://www.dinkes misal Siker bisa masuk,kalau gak direalisasi ya gak apa apa masih ada jalan lain, diwaktu diskusi disampaikan bahwa dulu Materia Medika Batu pun ingin menampilkan daftar koleksi dan diskripsi masing tanaman koleksi BMM yg dimanfaatkan untuk pengobatan dan ditunggu belum juga masuk, mungkin bisa dilanjutkan katanya dulu jaman pak bibit sugito, … mungkin ditahun 2010 ada wadah untuk materi materi yang dapat diinformasikan melalui media web dinkes
    Terimakasih.

    Komentar oleh ari | Agustus 2, 2009 | Balas

  2. Pak Husin Yth , dalam rangka penyusunan Rancangan Sistem Kesehatan Propinsi (SKP) di Jatim semoga Obat Tradisional Punya Posisi Strategis dalam Sistem Kesehatan Nasional dan di Propinsi Jatim khusunya …..bentuk pokok upaya pengembangan obat asli Indonesia pada SKP 2007 tetap bisa dipertahankan ….. sukses buat Pak Husin

    Komentar oleh ari | September 1, 2009 | Balas

  3. Kepada Pak Husin yth,…
    Info UU RS
    DPR Sahkan RUU Rumah Sakit
    Sriwijaya Post – Senin, 28 September 2009 17:30 WIB

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Rumah Sakit pada hari ini (28/9). Ketua Pansus RUU RS, Charles Tjensang mengatakan bahwa RUU ini sangat penting karena RS merupakan tempat pelayanan kesehatan. Karenanya, RS harus mampu mendorong pelayanan yang lebih bermutu untuk menciptakan kesejahteraan. Apalagi bidang kesehatan mengalami perkembangan yang semakin kompleks.

    “Agar tercipta tatanan hukum dalam RS sehingga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, juga memberikan kepastian hukum baik bagi pasien atau pemilik,” ujar Charles.

    Charles melanjutkan, UU RS tersebut mengatur perlunya audit kinerja dan audit medis untuk pengelolaan RS. Dalam pasal 40 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. “Akreditasi ini dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan standar akreditasi,” ungkap Charles.

    Dalam UU RS yang baru disahkan, pasal 20 menyebutkan bahwa berdasarkan pengelolaannya, RS dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Untuk RS publik dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit publik yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat.

    “RS publik diselenggarakan berdasarkan Badan Layanan Umum, sedangkan RS privat berbentuk perseroan terbatas atau persero,” imbuh dia. Charles mengatakan, UU RS ini juga mengatur hak dan kewajiban pasien ataupun pemilik modal. Harapannya undang-undang ini tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.

    Sementara Umar Wahid, anggota pansus RUU RS menyambut gembira pengesahan UU ini. Karena untuk pertama kalinya, RS diatur dengan undang-undang. Sebelumnya, RS hanya diatur dengan peraturan menteri. “Sehingga saat ini landasannya hukumnya kuat,” ujar Umar Wahid.

    Umar mengatakan, undang-undang tersebut juga mengatur soal tanggung jawab pemerintah. Ia bilang bahwa pemerintah harus menjamin pembiayaan RS untuk fakir miskin dan rakyat yang tidak mampu. Namun, ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. “Penjaminan biaya ini berlaku untuk rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah,” ucap dia.

    Komentar oleh ari | September 30, 2009 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: