Husin Rayesh Mallaleng

Making a difference to the lives of people

OPINI

BEBASKAN FRITA, RS OMNI INTERNASIONAL BANTEN SEWENA-WENA
PRESEDEN BURUK, RS BESAR MENUNTUT PASIENNYA
MASYARAKAT WAS-WAS BEROBAT KE RS TERSEBUT

Surabaya, 4 Juni 2009
Mendengar berita langsung tentang Frita Mulyosari di Metro TV sore ini, dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmawati SH , menurut Jaksa Agung tidak profesional di dalam tugasnya. Hal ini setelah melalui examinasi kasus oleh Kejaksaan Agung RI. Hasil examinasi menunjukkan bahwa jaksa yang menangani kasus Frita tidak profesional dan tak tahu aturan. UU Tentang IT yang dipakai sebagai salah satu sumber hukum oleh JPU baru diterapkan pada tahun 2010. Itu disampaikan langsung oleh Maria Ulfa anggota komisi III DPR dalam wawancara dengan SCTV sore hari ini. Hal ini dikuatkan lagi oleh Jasma Panjaitan, Kapuspenkum Kejagung. Bila Jaksa mengenakan KUHP pasal 310 dan 311 seharusnya Frita Mulyosari tidak ditahan. Polisi juga tidak mengenakan UU tentang IT
Apa dasar kejaksaan menahan Frita, Ada apa jaksa menjerat pasien dengan pasal 27 tsb?
Bukan rahasia lagi, banyak oknum penegak hukum memainkan “hukum” menurut kepentingannya sendiri. Tahan dulu, urusan belakang! Nego menyusul! Kalau ini dibiarkan wah, negara hukum apa kita ini. Pertanyaannya kok penegak hukum “membutakan” hati dan nalarnya demi kepentingan RS, ada apa?
Apakah ada kolabarasi antara JPU dengan pihak RS agar Frita ditahan? Para jaksa dan pejabat struktural tentu tidak menyangka kasus ini akan mencuat ke masyarakat dan mendapat perhatian pihak semua Capres.

Menurut Hemat kami penulis, DEPKES pun harus turun tangan untuk melihat aspek legal RS Omni tersebut! Apakah betul keluhan pasien tersebut benar adanya dan bukan dibuat-buat. Apabila temuan tersebut diperoleh bahwa ada malpraktek atau manipulasi data rekam medik atau RS tersebut tidak dilengkapi ijin, juga dokternya tidak terdaftar di RS atau melebihi jatah tempat praktek swastanya, mereka bisa dituntut atau dicabut ijinnya. ¡Kenapa hasil pemeriksaan labnya tidak valid? Apakah alatnya sudah berijin dari Depkes? Apakah alatnya dikalibrasi setiap tahun? Oleh siapa? Apakah rumah sakitnya sudah terakreditasi oleh Depkes? Bila ya, bagian apa? Menurut Herat penulis, dengan menggugat pasien dan kasus hukumnya naik, berarti mengundang musuh lain untuk mengorek lebih jauh kelemahan RS tersebut! Kemungkinan besar RS berbuat salah lebih besar dari pada pasien berbuat salah! Paien akan mencari-cari kesalahan RS juga, tidak percaya? Mari kita liha”pintu2” kelemahan RS yang bisa ditembus, tanpa pihak manajemen mampu melihat dan mengendalikan. Kita mulai saja dari catatan medik, resep obat, protap medik sampai perawatan. Dan ini bagi yang ahli, tidak sulit untuk mencari kelemahan RS tersebut. Bisa-bisa kerjanya RS menangani tuntutan pasien yang akhirnya menguras uang, waktu dan profit, tidak percaya dan mau dibuktikan, segera lihat besok?

Wassalam

Penulis/Pemerhati RS sejak 1996, ex Anggota Tim KARS RS Propinsi, Pmroses Perijinan RS Swasta di Propinsi

Juni 9, 2009 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: