Husin Rayesh Mallaleng

Making a difference to the lives of people

AKHIR JUNI 2008 BATAS AKHIR REGISTRASI ULANG OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN DAN OBAT KUASI OLEH PENGUSAHA

Surabaya, 30 Juni 2008

Berkenaan dengan SE Badan POM Jakarta No. HK.00.07.4.056 Tanggal 28 Januari 2008 tentang registrasi ulang untuk semua produk OT,Suplemen makanan dan obat kuasi yang dikeluarka oleh ex Dirjen POM DEPKES RI tersebutsebelum tahun 2001 maka paling lambat 3 Maret 2008, semua produk lama yang berlaku selamanya harus diregistrasi ulang dengan masa berlaku cukup 5(lima) tahun saja.

SE Badan POM ini sangat memberatkan semua anggota GP Jamu Indonesia. Lalu dilakukan pertemuan dengan pihak Badan POM dengan hasil :kesepakatan bersama sbb

1. Batas akhir pendaftaran diundur sampai 30 Juni 2008

2. Tidak perlu melampirkan lagi uji laboratorium masing-masing produk

3. Bagi obat tradisional yang tidak didaftarkan dan diedarkan kembali cukup mengembalikan SK Persetujuan Pendaftaran asli ke Badan POM Jakarta dengan menyertakan daftar produknya dalam bentuk soft copy.

4. Pendaftaran ulang ini dikenakan biaya sesuai PP No 17 tahun 2002.

Besar biaya produk serbuk atau pil Rp. 50.000,-

Jenis Kapsul Rp 100.000,-

Produkdari bahan baku impor Rp. 2.500.000,-

Pertanyaan yang muncul adalah apakah sangsi bagi pengusaha yang tidak mengindahkan SE Badan POM tersebut.

Pertanyaan berikutnya, apakah tidak ada dispensasi bebas bea pendaftaran, apakah tidak sebaiknya cukup melapor Ke Badan POM saja tanpa dikenakan biaya? Bila produknya memang tidak pernah beredar dalam waktu tertentu dan tidak bisa ditunjukkan dengan laporan roduksi atau marketing maka mau tidak mau atau suka tidak suka harus dicabut saja. Tidak perlu setor uang lagi ke Bank BNI. Karena bila setor berarti dianggap baru. Padahal secara hukum masa berlaku produk adalah seumur hidup. Kok setelah keluar dari DEPKES RI, BADAN POM yang merupakan embrio dari Dirjen POM membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan sebelumnya kala masih bergabung dengan DEPKES RI? Pertanyaannya ada apa? Malah setelah menjadi Badan POM malah badan ini menjadi lebih arogan, lebih agresif? Apa yang dmaksud dengan keputusan Badan POM ini ”sesuai” dengan SKB Menkes No 264a/VII/2008 dan SK MENPAN NO 02/7/2003 ? Apanya yang sesuai? Sesuai atau justifikasi? Bolehkah Kepala Badan POM menganulir keputusan MENKES RI? Menurut KEPRES maka BPOM dan BKKBN di bawah koordinasi DEPKES RI.! Yang boleh menganulir Permenkes adalah Menterinya sendiri atau atasan menteri itu sendiri! Bukan subordinatnya!

Kalau begini hirarkis perUUnya, maka Indonesia siap-siap menjadi hutan rimba!

.Penulis

Juni 30, 2008 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: