Husin Rayesh Mallaleng

Making a difference to the lives of people

UU Farmasi

UU_No_23_tahun_1992 Tentang KESEHATAN

PP RI No 72_1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL 2006

Peraturan 1UU No.22 Thn 1997 tentang Narkotika

Peraturan 2 UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropik

Peraturan 3 Permenkes RI No 168/2005 tentang Prekursor-Farmasi

Peraturan 4 Kepres 17 /2002 ttg-badan-narkotika-nasional

Peraturan 5 Permenkes-1332-tahun-2002-ttg-ketentuan-dan-izin-apotek

Peraturan 5a Kepmenkes_1331 th_2002-ttg-pedagang-eceran-obat

Peraturan 6 Permenkes RI No.524 Tentang Pencantuman-generik-pad-label-obat_2005

Peraturan 7 Peraturan Pemerintah No.72_1998

Peraturan 8 Kepmenkes RI No. 1197/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di RS

Peraturan 9 Kepmenkes RI Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik

Peraturan 10 Kepmenkes RI No. 983-2004 Tentang Warung Obat Desa (WOD)

Peraturan 11 PP RI No 17_2001 Ttg Tarip Jenis Penerimaan Negara pada-bpom

Peraturan 12 Permenkes RI No. 524_2005 _ttg-Perubahan Permenkes 988 Ttg pencantuman nama generik-pad-label-obat

Peraturan 13 BPOM 2002-ttg Pemasukan Obat Jalur Khusus

Peraturan 14 BPOM 2005 ttg-was-obat-impor-hk000513459

Peraturan 15 SKB BPOM BEACUKAI 1999 & 2006 Ttg Was Imp & Eks Sed Farmasi

Peraturan 16 Permenkes RI No 1168 _ 1999 Ttg Bahan Bahan Makanan-Tambahan

Peraturan 17 Undang-Undang RI N o23-tahun-1992 Tentang Kesehatan

Peraturan 18 UU_32_2004_pemerintahan daerah

Peraturan 18 a UU No 12-2008 tentang Perubahan UU No 32 ttg pemerintahan daerah

PP No 38_2007-Ttg-Pembagian-Urusan-Pemerintahan

PP-No 41-2007-Ttg-Organisasi-Perangkat-Daerah

Peraturan 19 PP RI No 38_2007 Tentang Pembagian wewenang Pusat Prop Kab

Peraturan 20 SK Menkes RI Tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2004

Peraturan 21 SK Menkes RI No. 1202_2003 Tentang Indikator-Sehat

WHO Models List Essential-Medicine May 2005

Peraturan 22 Keppres RI No 9 _2004 Tentang LPND (BPOM)

Peraturan 23 SK Menkes RI Tentang Renstra-Depkes-2005-2009

Peraturan 24 Kepmenkes RI No_228__2002_Tentang Pedoman SPM RS Daerah

Peraturan 25 SKB Menkes RI_MenPAN 264A_2003 Ttg Tugas Fungsi & Kewenangan di bid was obat & makanan

Peraturan 26 SK Menkes RI No 1575_2005 Tentang struktur-organisas DEPKES RI

Peraturan 27 kepmenkes-267-2008-tentang-ped-teknis-pengorganisasian-dinkes-daerah

Peraturan 28 PP No 102_ 2000 Ttg Standarisasi Nasional

Peraturan 29 PP No 32-1996-ttg-nakes

Peraturan 30 SK BPOM tg-promosi_obat

Peraturan 31 Permenkes RI No 149_1998 Ttg Perubahan Permenkes 184 Ttg Masa Bhakti Apt

Peraturan 31a Permenkes 669 Thn 207 Tentang Masa Bhakti Apoteker MBA) ppt

Peraturan 32 SK_BPOM_Tentang struktur-org-BPOM

Peraturan 33 Permenkes RI 284 ttg Apotek Rakyat

Peraturan 34 Keputusan Menkes RI No 1191_2002-ttg PBF

Peraturan 35SK Menkes-No 679-2003-ttg-izin-ASISTEN APOTEKER

Peraturan 36 Kepmenkes RI No 386 Th 1994 Ttg Pedoman-Periklanan-Sediaan-Farmasi

Peraturan 37 Permenkes-949-2000-ttg-Registrasi-Obat-Jadi

Kebijakan DEPKES RI Ttg FARMASI KLINIS RUMAH SAKITkebijakan-farmasi-klinis2

Protap Peijinan Apotik di SurabayaProtap-apotik di Surabaya

Peraturan 38 UU No-14-2001-Tentang Paten

Penjelasan UU No 14 2001 tentang PatenPenjelasan

Formulir-Pendaftaran-Merek

Peraturan 38 UU_No 30_2000 Tentang Rahasia Dagang

Peraturan 39 UU No 19 1992 Tentang Merek

Peraturan 40 Permenkes RI No 1010 /2008 Tentang Regitrasi Obat

4 Komentar »

  1. mas mau tanya tentang apakah di jatim ada aturan tentang surat ijin menyimpan obat untuk kawan@ dokter, peraat dan bidan..? mohon infonya dan rujukan nasional..kalau emang ada

    Komentar oleh rudy | Januari 31, 2011 | Balas

  2. Dear Rano

    Begitulah jawaban pejabat publik tidak bisa menunjukkan aturan yang jelas, itu kaitannya dengan statemen bu menteri di koran bahwa hanya pabrik yang berada di Indonesia yang boleh registrasi, maksudnya agar pabrik tersebut membuat pabrik di Indonesia

    Komentar oleh Husin Rayesh Mallaleng | Januari 23, 2009 | Balas

  3. Dear Wawan

    Tolong lebih spesifik peraturan yang Anda maksud, semoga saya bisa membantu

    Komentar oleh Husin Rayesh Mallaleng | Januari 23, 2009 | Balas

  4. Dear Almando
    Sorri baru bisa menjawab karena dengan segala keterbasan saya.
    Jalur tersebut dibuat untuk mengendalikan peredaran sediaan farmasi di Indonesia. untuk itu dibuatlah Permenkes.

    Demikian jawaban singkat saya.

    wassalam

    Komentar oleh Husin Rayesh Mallaleng | Juli 22, 2010 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: